Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Kemeriahan Menyambut HUT RI dan Mahkamah Agung RI ke-69 pada PN Labuha

Email Cetak

Memasuki minggu kedua bulan Agustus tahun 2014 suasana menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung RI yang ke-69 sudah mulai terasa di lingkungan Pengadilan Negeri Labuha. Hal tersebut ditandai dengan dimulainya berbagai lomba, antara lain:

Selengkapnya: Kemeriahan Menyambut HUT RI dan Mahkamah Agung RI ke-69 pada PN Labuha

Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-69

Email Cetak

Labuha (17/09/2014). Minggu pagi yang cerah menambah semangat proklamasi dan semangat kemerdekaan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Labuha dalam rangka mengikuti Upacara bendera peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 .

Bertempat di halaman Kantor Pengadilan Negeri Labuha,  Minggu (17/08/2014) Seluruh Pegawai dan Hakim Pengadilan Negeri Labuha menyelenggarakan Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-69. Prosesi upacara berlangsung dengan lancar dan khidmat. Dalam upacara tersebut yang bertindak langsung sebagai Pembina Upacara adalah Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Hapsoro Restu Widodo, SH.

Selengkapnya: Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-69

SEMA 10/2010 diganti dengan Perma 1/2014, Prosedur Bantuan Hukum di Pengadilan Dipermudah

Email Cetak

Jakarta - Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum kini sudah tidak berlaku. Ini setelah pada 9 Januari 2014 lalu Ketua MA Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. menetapkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Perma ini berlaku sejak diundangkan, yaitu 16 Januari 2014.

“MA dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu,” demikian salah satu pertimbangan Ketua MA menetapkan Perma tersebut.

Selengkapnya: SEMA 10/2010 diganti dengan Perma 1/2014, Prosedur Bantuan Hukum di Pengadilan Dipermudah

MoU antara PN Labuha dengan POSBAKUMADIN Labuha

Email Cetak

Labuha (04/08/2014). Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Labuha, maka pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 bertempat di ruangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, telah diadakan penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama antara Ketua Pengadilan Negeri Labuha dengan Ketua Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (POSBAKUMADIN) Labuha tentang penyediaan layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Labuha.

Tujuan kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Labuha sebagai bagian dari penyelenggaraan bantuan hukum yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, serta semata-mata demi sebesar-besarnya upaya pencapaian rasa keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha.

Selengkapnya: MoU antara PN Labuha dengan POSBAKUMADIN Labuha

Link Website Terkait di Peradilan Indonesia (Klik Gambarnya)